Pembinaan Surveyor Kadastral Berlisensi Demi Ciptakan SDM Unggul di Era Industri 4.0

Di era revolusi industri 4.0 pemanfaatan teknologi berbasis elektronik/digital menjadi tuntutan untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun anggaran 2019 Kementerian ATR/BPN akan fokus pada penyiapan regulasi dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam tata kelola kerja berbasis digital. Salah satunya dengan pembinaan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang telah mendukung dalam mencapai target Program Strategis Nasional di bidang pertanahan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja setiap SKB baik surveyor maupun asisten surveyor yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka Direktorat Pengukuran dan Pemetan Dasar, pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan SKB di seluruh Indonesia, mengadakan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Kadastral, 26-28 Agustus di Hotel JW. Marriot Jakarta.

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian ATR/BPN, Muhammad Adi Darmawan dalam sambutannya saat membuka Konvensi mengatakan Surveyor Kadastral dituntut untuk meningkatkan kualitasnya, “Seiring dengan tema perayaan kemerdekaan kita tahun ini, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, saya minta seluruh Surveyor Kadastral harus terus meningkatkan kualitasnya, sebab kualitas SDM yang unggul merupakan kunci untuk mampu bersaing dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0,’’ ujarnya.

Adi Darmawan menambahkan, dalam menghadapi era tersebut keberhasilan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh kualitas SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Seorang Surveyor yang profesional harus mau dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, termasuk IoT (Internet of Thing), standar kompetensi dan sertifikasi untuk jaminan kualitas produk,” tambah Adi Darmawan.

Sementara itu, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi menyatakan Kementerian ATR/BPN saat ini sudah memilki 10.751 SKB. “Setelah Rancangan SKKNI Bidang Kadastral ini disepakati, kita akan implementasikan kepada seluruh SKB yang akan memperpanjang lisensinya maupun permohonan baru. Diharapkan uji coba akan dilaksanakan pada tahun ini juga. Teman-teman dari Lembaga Sertifikasi Profesi juga sudah mulai ancang-ancang untuk menyusun skema sertifikasi kompetensi profesi okupasi Nasional,” kata Agus Wahyudi.

Agus Wahyudi menambahkan mulai bulan September, akan segera menyosialisasikan ke seluruh Indonesia agar menjadi pedoman bersama dalam peningkatan kualitas juru ukur berlisensi di wilayahnya masing-masing. “Kita juga berharap seluruh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan dapat menjadi asesor di setiap Kantor Wilayah di seluruh Indonesia dan harap digarisbawahi bahwa SKKNI ini bukan hanya milik Kementerian ATR/BPN akan tetapi akan menjadi milik Negara dan akan berkontribusi bagi pembangunan Nasional,” tambah Agus.

Dalam laporannya, ketua penyelenggara Konvensi, Herjon Panggabean menyatakan bahwa Konvensi Nasional ini adalah tahapan akhir dalam pengembangan SKKNI Bidang Kadastral yang diharapkan pada tahun ini sudah dapat diimplementasikan. “Pembahasan yang intensif serta perumusan SKKNI dengan mengundang semua pemangku kepentingan, sudah kita lakukan sejak awal Januari yang lalu. Hasil Tim Perumus telah melalui tahapan verifikasi internal maupun eksternal dan sudah di Pra-Konvensi-kan pada tanggal 3-5 Juli 2019 yang lalu di Semarang yang dihadiri oleh sebagian peserta Konvensi hari ini. Kita berharap pembahasan dikonvensi dapat berjalan dengan lancar sehingga masih cukup waktu untuk pembahasan pemaketan kompetensi sesuai dengan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012,” tutur Herjon. (HP/TM)

Sumber: atrbpn.go.id