ISI Dukung Pemerintah Salurkan Dana Desa Tepat Sasaran

Jakarta, ISI–Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) siap mendukung Pemerintah untuk pemanfaatan informasi geospasial bagi penyaluran alokasi dana desa. Sehingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran, mengantisipasi distribusi kepada desa fiktif. Demikian hal itu mengemuka saat Wakil Ketua Umum  ISI memberikan penjelasaan penggunaan data spasial bagi penyaluran dana desa, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Informasi Geospasial menjadi informasi yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan data faktual mengenai desa tujuan alokasi distribusi dana desa. “Ketika data desa benar-benar lengkap secara spasial maka informasi mengenai desa penerima bantuan dapat dikonfirmasi, sehingga tidak terjadi penyaluran bagi desa hantu atau fiktif,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Sebagai informasi, dana desa adalah dukungan finansial dari Pemerintah untuk membangun desa. Alokasi ini telah digelontorkan sejak tahun 2015, yaitu sebesar Rp 20,7 T, yang meningkat menjadi Rp 46,98 T di tahun 2016, dan Rp 60 Triliun di tahun 2017. Tahun 2020, Pemerintah merencanakan untuk menganggarkan sebanyak Rp 72 T untuk alokasi dana desa.

Syartoni menambahkan, informasi geospasial dapat menyediakan visualisasi informasi dari unit wilayah terbesar hingga unit terkecil, tidak sekedar daftar wilayah secara administratif. Dia mencontohkan, pada suatu provinsi terbagi atas beberapa kabupaten/kota, setiap wilayah kabupaten/kota terbagi pula dalam beberapa kecamatan, kemudian desa, hingga unit terkecil RT dan RW. Semua pembagian wilayah tersebut dapat divisualisasikan dalam informasi geospasial. “Disinilah informasi spasial menjadi bagian dari verifikasi data,” tegasnya.

Informasi geospasial merupakan seperangkat informasi yang berisi lokasi dan keberadaan objek di permukaan bumi. Pemanfaatan informasi ini, pada umumnya, digunakan sebagai perencanaan tata ruang dan kota. Ke depan, pemanfaatan tersebut pun berpotensi untuk mendukung pembangunan desa yang lebih efisien dan efektif.

Wakil Ketua Umum ISI (Ir. Syartoni Kamaruddin)

Syartoni menyayangkan adanya temuan desa tak berpenghuni atau fiktif tapi tetap mendapatkan alokasi dana desa. Temuan ini, kata Syartoni, dapat dicegah dengan pemanfaatan informasi geospasial. Informasi ini seharusnya dapat diperoleh di Kementerian/Lembaga terkait, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. “Informasi ini (geospasial) harus terbuka sehingga dapat dimanfaatkan oleh Kementerian dan Lembaga lainnya, termasuk Pemerintah Daerah,” tutupnya.

Jakarta, 22 November 2019
Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)
Wisma Angsana Unit U No 1
Jl. Rajawati Timur Pejaten Timur, Jakarta Selatan